SUARA JABAR SATU.COM| KOTA DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kegiatan Reses pimpinan dan anggota DPRD setempat. Rapat paripurna yang dipimpinan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Supariyono, di Gedung DPRD Kota Depok.
Rapat Paripurna dihadiri para anggota DPRD, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok serta semua Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Depok.
Sesuai dalam Pasal 67 Peraturan DPRD Kota Depok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD bahwa setiap masa persidangan DPRD adalah meliputi masa sidang dan masa reses, dan masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD baik secara perorangan maupun berkelompok. Kegiatan reses adalah kegiatan para anggota DPRD diluar masa sidang untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing dan berkomunikasi secara
langsung dengan warga masyarakat guna menerima aspirasi, saran serta masukan.
Hal ini disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, oleh Agustina Simanjuntak dari hasil resesnya Fraksi PDI Perjuangan menerima banyak masukan dari masyarakat tentang pelayanan publik yang belum maksimal yaitu pelayanan pembuatan dokumen kependudukan.“Yakni, KTP Elektronik (E-KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga agar dipercepat proses pembuatannya, terlebih permasalahan E-KTP yang sampai saat ini
masih menjadi permasalahan besar di masyarakat karena lamanya proses pembuatan yang bisa berbulan-bulan baru selesai, kemudian untuk bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga yang kurang mampu agar ditambah jumlahnya dan perlu melakukan survey ke lapangan supaya yang mendapatkan bantuan RTLH ini adalah warga yang benar-benar kurang mampu,” ujar Agustina.
Diwaktu yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yetti Wulandari Fraksi Gerinda, menyampaikan Laporan Hasil Resesnya, Fraksi Gerindra juga banyak menerima aspirasi dari masyarakat, dalam hal ini Pemerintah harus melakukan pendataan yang akurat sehingga masyarakat Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran , atas permintaan masyarakat agar kuota
diperbanyak untuk penerima KIS.
“Selain itu, peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan dan drainase agar tidak cepat rusak dan memperbanyak kuota perbaikan terhadap RTLH. Perlu diperbanyak pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di setiap kecamatan dan pembangunan Turap perlu diperbanyak karena saat ini banyak sungai/kali yang sudah sangat membutuhkan pembangunan /perbaikan Turap,” imbuh Yetti.
Sementara Fraksi PKS, menyampaikan laporan hasil resesnya oleh Hafid Nazir mengingatkan, bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utaman dari warga Depok, maka kami dari Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar program perbaikan jalan, jembatan betonisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air Kali dan Setu serta pemeliharaan jalan-jalan yang rusak agar tetap
dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Terkait Pelayanan Dasar untuk sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan berupa pembangunan dan pelayanan Puskesmas 24 Jam, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan fasilitas lainnya di sekolah-sekolah hendaknya terus ditingkatkan.
“Artinya, dengan solusi permasalahan sampah dan dampaknya hendaknya menjadi perhatian utama dari Pemerintah Kota Depok melalui Perangkat Daerah terkait yaitu DLHK salah satunya penambahan Armada Sampah dan pengangkutan sampah ke TPA dilakukan pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktifitas warga akibat bau yang menyengat dari armada sampah,” imbuh Hafid.
Sedangkan dari Fraksi Pan, disampaikan oleh Lahmudin Abdullah, bahwa Fraksi Pan berharap kepada Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Teknis terkait agar mempercepat pembangunan fisik disetiap Kecamatan. ” Karena yang terjadi saat ini pekerjaan baru dimulai pada akhir tahun anggaran dan sudah memasuki musim penghujan sehingga mengakibatkan terjadi kemacetan dimana-mana dan kualitas pekerjaannya rendah dan
terkesan asal jadi karena cepat terjadi kerusakan hal ini bisa dilihat belum setahun dikerjakan sudah rusak kembali,” papar Lahmudin.
Tajudin Tabri, dari Fraksis Partai Golkar menyampaikan laporan hasil resesnya, meminta kepada Pemerintah Kota Depok agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, untuk itu perlu telaah dan kajian yang seksama dalam menentukan sasaran program pembangunan.
Pelebaran dan pembukaan jalan baru disesuaikan dengan potensi, kondisi dan kebutuhan wilayahnya. “Artinya, dengan bantuan permodalan bagi usaha Industri rumahan dan UMKM yang saat ini telah berkembang cukup pesat di Kota Depok agar bisa bersaing di Dunia Usaha, terutama produk-produk lokal yang masih kurang
perhatian serius dari Pemerintah. Pemerintah Kota Depok harus mengalokasikan anggaran pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kota dan Alun-Alun Kota Depok,” kata Tajudin.
Hal yang sama M.Taufik, dari Fraksi Partai Demokrat, melaporkan hasil resesnya bahwa Fraksi Demokrat mengharapkan agar peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan akses layanan kesehatan serta peningkatan daya saing ekonomi. “Jadi program Depok peduli Pendidikan Pelayan Puskemas Rawat Inap 24 Jam, Peningkatan Insentif RT, RW dan LP, serta Pembangunan
Alun-Alun Kota Depok segera terwujud agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Depok,” harap Taufik.
Sedangkan Mazhab dari Fraksi PPP, menyampaikan laporan hasil kegiatan resesnya bahwa masih banyak Pengembang Perumahan dan Apartemen yang belum menjalankan kewajibannya dalam penyerahan Aset Fasos dan Fasum. “Untuk itu Fraksi PPP berharap agar Perangkat Daerah terkait hendaknya juga memiliki data base yang baik terhadap masalah Fasos dan Fasum sehingga nantinya dapat diketahui aset mana saja telah dimiliki Pemerintah Kota Depoik yang masih dalam proses dan yang belum diserahkan hingga aset yang bermasalah,” imbuh Mazhab.
Yang terakhir dari Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB), menyampaikan laporan hasil kegiatan resesnya oleh Selamet Riyadi, berharap Pemerintah Kota Depok dapat meningkatkan kawasan industri kreatif di wilayah Bulak Timur Kec.Cipayung untuk ditata dengan baik dan rapih oleh Pemerintah Kota Depok.
“Sebab, ini akan menjadi potensi Bisnis Industri yang baik sehingga bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendongkrak pendapatan daerah dengan melihat sektor-sektor ekonomi mana yang masih berpotensi untuk ditingkatkan dan melanjutkan bantuan kepada Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) serta melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat
dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kota Depok,” tegas Selamet Riyadi. / PUT
Comment