JAKARTA–Suarajabarsatu.com Ketua Barisan Peduli Anti Narkotika Nusantara (BPANN) Rika Puspita Sari mengecam keras wacana melegalkan narkotika bagi wisatawan asing di Bali oleh anggota Komisi 3 DPRI.
Usulan tersebut dilontarkan untuk meningkatkan arus wisatawan yang berkunjung ke Bali.
“Wacana tersebut pemikiran-pemikiran liar dan aneh. Seolah-olah bersumber dan disetujui oleh publik,” tutur Rika kesal pada Trisulanews, Minggu pagi tadi, 4/2.
Padahal, menurut perempuan yang disapa akrab Bunda Rika ini, Bali tetap akan menyedot wisatawan tanpa harus melegalkan Narkotika.
Akibat wacana itu, lanjutnya, membuat resah masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di Bali.
“Ide atau wacana itu jelas BPANN tolak,” tegas Rika.
Alasannya, BPANN yang dipimpinnya fokus dalam membangun mental dan mencerdaskan anak bangsa sekaligus anti narkotika.
“Bali punya keanekaragaman daya tarik wisata yang mengagumkan, ” ungkapnya.
Rika menyebut hampir wisatawan penjuru dunia pernah berkunjung ke Bali, sebagai surga wisata tropis yang lengkap dengan keindahan dan panorama yang menarik.
“Jadi Bali tidak perlu takut ditinggalkan wisatawan,” tambahnya.
Menurut Rika, narkotika sama sekali tidak boleh diberikan ruang sedikitpun di Indonesia. Bandar dan sindikat Narkotika harus diberikan ancaman dengan hukuman yang sangat berat.
“Tidak ada satupun payung hukum yang melegalkan Narkotika,” tegas perempuan berkulit putih ini.
“Belanda dan 3 (tiga) negara bagian Amerika Serikat pernah melegalkan pemakaian ganja. Tapi yang terjadi saat ini banyak orang tua mereka mengeluh, anaknya jadi pecandu,” paparnya.
Jadi, kata dia, Narkotika jika diberikan sedikit saja peluang, dampaknya jelas akan muncul tindak pidana yang mengarah pada Transnational Organized Crime (TOC) dan kejahatan lintas negara.
“Sama juga dengan perjudian, tidak ada payung hukum yang melegalkan perjudian di Indonesia. Masih banyak alternatif untuk meningkatkan devisa negara di Bali, tanpa harus melegalkan Narkotika dan tempat perjudian,” tutur Rika dengan nada mangkel. (Red)
Comment