Bupati Natuna: Penolakan Warga Karena Kurangnya Informasi

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/2/2020) menjelaskan bahwa tidak adanya sosialisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Pemda) tentang rencana mengobservasi, sehingga warga Natuna tidak mendapat informasi yang cukup tentang observasi yang dilakukan.

“Betul, memang itu. Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan, baik kepada Pemda maupun masyarakat,” kata Abdul Hamid.

Atas dasar itu, Abdul Hamid menilai wajar masyarakat di Kabupaten Natuna panik, hingga melakukan aksi demonstrasi menolak wilayahnya jadi tempat karantina. “Masyarakat menerima informasi yang simpang siur, yang sudah bias,” katanya.

Sedangkan informasi yang diberikan pemerintah pusat diberikan satu hari jelang tim evakuasi berangkat dari Wuhan, pada Minggu (2/2).

“Pas mau besoknya dikirim, jadi satu hari sebelumnya. Jadi ya Sabtu  (1/2) kita baru dapat informasi itu. Saya dapat dari Pak Sekda,” urainya.

Selain itu, Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto akan berkantor di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, untuk memantau secara langsung WNI dari China yang dikarantina selama dua pekan ke depan.

“Tadi Pak Menkes sudah menyampaikan bahwa dia segera besok berangkat ke Natuna, untuk berkantor di Natuna,” ujar Abdul Hamid.

Dia menerangkan,  Menkes akan berangkat ke Natuna. Namun, tertunda lantaran adanya rapat terbatas dengan Presiden mengenai WNI dari China. Ia pun belum dapat memastikan sampai kapan Menkes  bakal berkantor di Pulau Natuna.

“Itu tidak ditentukan sampai kapan Menkes di Natuna. Minimal sampai habis masa observasi,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan penjelasan, dan arahan dari Mendagri M.Tito Karnavian untuk lebih gencar menyosialisasikan kepada masyarakat Natuna.

 “Jadi saya sudah menugaskan pada dokter-dokter yang ada di Natuna, memang dokter kita tidak banyak tapi kami sudah menugaskan untuk menyampaikan ke masyarakat bagaimana tentang virus corona ini. Sehingga masyarakat nanti biar agak lebih tenang dan tidak waswas,” ungkapnya.

Soal penolakan dari masyarakat Natuna terhadap karantina, Abdul Hamid menduga karena minimnya sosialisasi sehingga pengetahuan masyarakat menjadi terbatas.

 “Mungkin menonton TV melihat di China, terjadi sekian apa namanya terinfeksi segala macam jadi itu agak merasa waswas,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Bupati Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Abdul Hamid Rizal, mencabut surat edaran (SE) yang meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa observasi Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah setempat.

Hal itu sesuai dengan surat nomor T.422.3/666/OTDA yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik atas nama Menteri Dalam Negeri, Senin (3/2).

Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Natuna dengan tembusan Mendagri sebagai laporan dan Plt Gubernur Kepri itu menyebutkan, kebijakan meliburkan kegiatan belajar siswa sekolah akan menghambat proses belajar secara menyeluruh.

Dalam surat itu disebutkan, Kabupaten Natuna sebagai tempat observasi WNI dari Kota Wuhan, China, adalah kebijakan pemerintah pusat./**