SUARAJABARSATU.COM | Banjarmasin – Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Widodo Muktiyo, menyebutkan bahwa sekarang ini media massa berada dalam posisi dilematis, antara idealisme jurnalistik dan fungsi korporasi.
“Media awalnya dianggap sebagai institusi sosial, institusi idealisme, dan institusi perjuangan. Dalam perkembangan waktu, institusi pers berkembang menjadi institusi korporasi dan institusi bisnis yang tentu saja membutuhkan penanganan profesional dan SDM yang unggul,” kata Widodo saat menjadi narasumber seminar HPN 2020 bertajuk “Media Berkualitas untuk Pilkada Damai” di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2/2020).
Menurutnya, pada saat inilah dilema itu terjadi, antara pragmatisme dan idealisme, Widodo juga mengungkapkan keyakinannya bahwa banyak kandidat dalam pilkada yang pasti telah melakukan pendekatan kepada berbagai organisasi wartawan yang ada.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Widodo Muktiyo, dan para panelis yaitu Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings (BSMH)Primus Dorimulu, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, anggota Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Eduard Depari, dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Kalimantan Selatan Fathurrachman.
Sementara itu, Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu mengatakan pilkada serentak tahun ini harus dikawal dengan serius karena berlangsung di 270 daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota dengan anggaran dari pusat yang sangat besar, yaitu Rp 9,9 triliun. Pers harus memastikan bahwa pilkada betul-betul menjadi instrumen untuk mewujudkan negara demokratis dan memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau “luber” dan “jurdil”.
Menurut Primus, ada lima hal penting yang bisa dilakukan pers untuk mewujudkan pilkada berkualitas. “Pertama, menyosialisasikan semua calon dengan baik, termasuk keunggulan dan kelemahan masing-masing pasangan calon,” kata Primus.
Kedua, pers layak mendukung calon yang dinilai terbaik dengan tidak melanggar Undan-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam sejumlah kasus, penyanyi atau artis bisa terpilih karena lebih populer di masyarakat, bukan karena lebih cakap bekerja, ujarnya. “Media harus mengajarkan pemilih untuk tidak mengedepankan elektabilitas, tetapi integritas dan kapabilitas,” kata Primus,
Ketiga, mengawal setiap proses dan tahapan pilkada demi tewujudnya pemilu yang “luber” dan “jurdil”. “Hal ini termasuk mengawasi adanya tuntutan bagi para bakal calon agar membayar mahar kepada partai politik yang membuat pemilu di Indonesia menjadi proses yang mahal dan mendorong perilaku korup bagi calon terpilih,”ujarnya.
Menurutnya, salah satu ukuran pilkada yang sukses adalah jika bisa terselenggara secara efisien dengan biaya murah dan bebas mahar. Keempat, mengungkapkan terjadinya manipulasi dalam penghitungan suara dan vote buying,. Kelima, menyuguhkan berita-berita yang sejuk dan tidak mengadu domba para calon atau memicu konflik dan kerusuhan, imbuhnya.
Primus mengingatkan insan pers bahwa mereka adalah salah satu pilar demokrasi sehingga punya peran sangat penting dalam pilkada serentak tahun ini, salah satu pemilihan yang paling rumit di dunia. “Kita dillidungi UU Pers karena punya fungsi mulia: to inform the fact, to educate, dan to influence,” kata Primus.
Anggota Dewan Penasihat PWI Eduard Depari menyinggung soal hambatan struktural, Ia mengatakan ada sejumlah hambatan era sekarang yang kadang menghalangi pers untuk menjalankan tugas idealnya. “Saya tidak ingin kita berharap terlalu banyak dari media, karena media punya hambatan struktural,” kata Eduard.
Eduard mencontohkan perkembangan media yang sudah menjadi korporasi membuatnya rentan dari intervensi internal dan eksternal. Intervensi dari dalam bahkan sering menjadi penghambat terbesar bagi media untuk menyajikan konten editorial yang independen dalam pilkada atau pemilu. “Bagaimana kalau pemilik media tersebut adalah pimpinan partai politik?” kata Eduard.
Himpitan bisnis juga bisa membuat media kehilangan pengaruhnya, khususnya yang terjadi di media cetak. “Kalau sirkulasi sudah makin terbatas karena gempuran media sosial dan ekonomi — meskipun Anda punya berita yang sangat bagus — pengaruh juga makin berkurang,” ulasnya.
Namun demikian pers punya peran sangat penting sebagai artikulator antara penyelenggara pemilu, peserta pilkada dan pemilih. “Bawaslu dan pers mengawasi, Bawaslu memberi info ke media, supaya kontestan pilkada tahu mereka diawasi, dan pubik juga tahu. Ini penting sekali,” kata Eduard.
Kiprah pers sering menuai tanggapan negatif karena dinilai sebagai tukang kritik tanpa menawarkan solusi. Menurut Eduard, hal seperti itu salah kaprah. “Pers tidak wajib memberi jalan keluar, fungsi pers memberi peringatan dini, early warning system. Kalau jalan berlubang, bupati yang dikritik, karena pers tidak bisa bekerja menutup lubang,” kata Eduard.
Salah kaprah lainnya adalah anggapan bahwa setiap orang bisa menjadi jurnalis. “Ada yang bilang everybody is a journalist, itu salah. Jurnalis berhadapan dengan fakta, bukan opini. Kalau orang-orang di media sosial itu mereka sedang beropini, bukan memberitakan,” ujarnya
Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyarankan untuk menghilangkan hambatan struktural tersebut, maka urusan berita harus dipisahkan dari bisnis. “Wartawan bukan bertugas mencari iklan, wartawan mengurusi pemberitaan. Sebaliknya dari pihak lembaga-lembaga pemasang iklan juga harus memisahkan urusan berita dan iklan. Jadi jangan beriklan kepada media gara-gara media itu terus mengkritik,” kata Agus.
Menurutnya, Media adalah alat kontrol, khususnya bagi lembaga publik. Lembaga publik juga tidak boleh hanya beriklan ke media yang tidak pernah mengkritik.” Jika kritik media diragukan akurasinya, maka ada mekanisme hak jawab atau melapor ke Dewan Pers jika dintengarai ada niat tidak baik dari media yang bersangkutan, “kata Agus. Agus juga berpesan kepada semua media agar tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik ketika menyampaikan kritik.
Comment