SUARA JABAR SATU.COM | CIREBON — Menyusun, merancang dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk terus mendapatkan informasi yang memadai. Idealnya laporan keuangan selesai tidak lama setelah kegiatan tahapan pemilihan tuntas berjalan sehingga ketika ada pihak membutuhkan bisa segera disediakan.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman saat membuka kegiatan Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara di Cirebon Selasa (25/09/2018) malam.
Arief melihat penyusunan laporan keuangan yang ada selama ini belum berkesinambungan, akibatnya kurangnya informasi ketika ada pihak yang bertanya atau ingin mendapatkan data didalamnya. “Sering kali bertanya berapa banyak uang yang digunakan, berapa banyak kegiatan dan program yang sudah dijalankan dan begitu banyak. Tapi ketika saya tanya berapa banyak uang yang sudah dipertanggungjawabkan atas penggunaannya ternyata masih sedikit,” ujar Arief dihadapan peserta kegiatan evaluasi yang berasal dari KPU 34 provinsi se-Indonesia.
Arief mendorong agar hal tersebut segera dibenahi. Dia ingin agar rapat ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kedepan antara perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan tidak berjauhan. Pria kelahiran Jawa Timur mengakui lembaganya juga masih terkendala soal timing, khususnya saat kegiatan masih berjalan sementara ada pihak yang sudah meminta pertanggungjawaban. “Disitu teman-teman agak kelabakan untuk mengerjakan itu,”
Sebelumnya Kepala Biro Keuangan Setjen KPU RI, Nanang Priyatna menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya Rapat Evaluasi Laporan Keuangan Badan Penyelenggara adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan persamaan persepsi KPU ditiap provinsi mengenai cara membuat laporan keuangan badan penyelenggara pemilu yang benar. Kegiatan ini menurut dia juga bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan penyelenggaraan terhadap laporan keuangan revisi anggaran seluruh satker KPU. “Peserta juga dapat meningkatkan komunikasi kedinasan dan mudah dalam pengendalian data dan pengawasan. Kemudian diharapkan dapat menyusun laporan rapat yang benar serta saling guna memberikan informasi secara interaktif dalam membahas mengenai penyusunan laporan keuangan penyelenggara,” jelas Nanang.
Pada kesempatan itu Nanang mengatakan bahwa peserta berasal dari 34 provinsi dimana masing-masing daerah terdiri dari komisioner, sekretaris serta operator Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA).
Hadir dalam rapat, Pj Walikota Cirebon Dedi Taufikurohman, Wakil Ketua Komisi II Herman Khaeron, jajaran anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan serta Sekjen KPU RI Arif Rahman Hakim. Turut serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah, Kepala Biro SDM Lucky Firnandy Majanto serta Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono. (hupmas kpu )./sjs,ratu
Comment