SUARAJABARSATU.COM | BANDUNG- Sedikitnya jumlah Kepala Dinas Dinas dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, menjadi catatan sejumlah anggota dewan.
Menyikapi masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil menyatakan, dirinya sudah memberikan teguran kepada Kepala Dinas atau Kepala OPD yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna hingga melakukan pemotongan pendapatan mereka sesuai mekanisme yang ada.
“Ya ini sudah berkali-kali saya tegur mereka beralasan ada tugas di luar , tapi prioritas paripurna itu levelnya macam-macam, saya punya mekanisme nilai disiplin dalam managemen itu, salah satunya teguran, sudah saya tegur keduanya saya potong saja pendapatannya dan itu ada mekanismenya,” katanya.
Gubernur meminta, para kepala dinas untuk menghormati dan hadir di forum dimana gubernur mempertanggungjawabkan anggaran yang mereka gunakan.
“Jadi ini peringatan buat kepala dinas untuk selalu menghormati dan hadir diforum yang gubernur mempertanggungjawabkan anggaran anggaran mereka,” ucap Gubernur, usai Rapat Paripurna, di Gedung Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (15/11).
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Daud Achmad menyatakan, adanya kepala dinas yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna karena pada saat yang bersamaan mereka ada yang diundang pemerintah pusat serta bertugas ke luar provinsi dan ada yang sedang menjalani masa pendidikan.
“Beberapa kepala dinas ada yang tugasnya tidak bisa diwakilkan, ada yang mendelegasikan sekretaris dinas untuk hadir dalam rapat paripurna, tadi ada 12 kepala dinas yang hadir di antaranya Kadisnakertrans, Kadishub, dan Kadis PSDA,” ucapnya.
Comment