SUARA JABAR SATU |BATAM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyerahkan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Bandung di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020). Kota Bandung meraih nilai SAKIP BB.
Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menerima hasil penilaian tersebut dari Menteri PANRB, Tjahjo Kumulo. Penyerahan hasil evaluasi SAKIP di Batam ini untuk pemerintah kabupaten/kota wilayah I, yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
Menanggapi hasil penilaian tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berusaha melakukan reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi tujuan akhirnya adalah pelayanan prima kepada warga.
“Tentu kita sebenarnya bukan mengejar nilai. Tujuan utamanya yaitu pencapaian prioritas pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien,” kata Yana.
Khusus wilayah I di tahun 2019 masih terdapat 75 kabupaten/kota dengan predikat C dan CC, 76 kabupaten/kota berpredikat B, 21 kabupaten/kota berpredikat BB dan dua kabupaten/kota berpredikat A.
Sementara itu, Kepala Inspektur Kota Bandung, Fajar Kurniawan mengakui, nilai SAKIP Kota Bandung mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena terdapat peningkatan standar penilaian SAKIP. Penilaian mengikuti masyarakat sejalan dengan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dinamis.
“Tahun lalu belum secara tegas menerapkan sistem penilaian atas cascading dan cross cutting. Secara teknis Kota Bandung telah memiliki potensi besar antara lain sistem perencanaan dan keuangan yang telah terintegrasi melalui SIRA, Simda, Sistem informasi evaluasi sakip melalui SILAKIP, Sitem Pengawasan APIP melalui SiPeter,” katanya.
Menurutnya, semua aplikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik. Namun demikian SAKIP harus diselenggarakan menjadi Budaya Kinerja yg mengakar di seluruh OPD dan seluruh tingkatan dari mulai OPD sampai Kelurahan bahkan sekolah-sekolah.
“Insyaallah untuk SAKIP 2020 kita akan reborn menjadi A kembali,” katanya.
Comment