SUARA JABAR SATU | DEPO – Kondisi kebencanaan atau tanggap darurat disinyalir datangnya tidak terduga sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal itu Kota Depok diminta untuk menyiapkan alokasi dana pada saat dan pasca tanggap darurat.
Menurut Kepala Sub Dit Pemulihan dan Penguatan Sosial Kementerian Sosial, Sunarti, Kota Depok dinilai sudah sangat baik dalam komunikasi secara kelembagaan. Terutama, untuk penanganan kebencanaan, baik yang dilakukan Dinas Sosial, maupun penganggaran melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.
“Depok sudah bagus komunikasi kelembagaannya. Meski demikian, Depok harus sudah mulai menyiapkan buffer stock untuk kebencanaan, sehingga apabila suatu saat terjadi bencana, untuk penyaluran kebutuhan dasar korban bencana bisa lebih cepat terpenuhi,” kata Sunarti usai menjadi pembicara dalam Penyusunan Isu Strategis Sub Bidang Sosial di Aula Bappeda Gedung Dibaleka 1 lantai 3, Balai Kota Depok, belum lama ini.
Dirinya mencontohkan, seperti untuk kebutuhan logistik makanan jika terjadi bencana, Kota Depok harus mulai mengalokasikan dana apabila korbannya 1-50 orang dengan bantuan Rp 10 ribu/hari/jiwa. Sedangkan, bila korban yang jatuh hingga di atas 50 jiwa maka akan diatasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, serta di atas 100 orang oleh Kementerian Sosial.
“Kemandirian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sangat diharapkan tentu saja sesuai dengan kewenangan dan fungsinya,” pungkasnya.
Comment