SUARA JABAR SATU.COM | BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta seleksi terbuka untuk 15 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 tidak diciderai dengan cara-cara melanggar aturan.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan seiring dengan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil proses lelang terbuka akan dijamin transparan, objektif dan profesional.
Pihaknya memastikan sudah meminta pada tim seleksi untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesional dan objektif dalam seleksi terbuka.
“Dan pada calon peserta diminta jangan ada kasak kusuk terus juga berupaya menggoda siapapun atau panitia karena panitia tidak akan terpengaruh,” katanya di Bandung, Senin (31/12/2018).
Pihaknya sebagai Kordinator Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabar sudah memberikan arahan pada ketua tim panitia seleksi agar tidak main-main dalam menetapkan kandidat yang mumpuni. Peserta juga dilarang untuk bermain mata.
“Jadi jangan coba coba lakukan suap dan sebagainya. Cukup pelajari dan laksanakan [seleksi] kalau yang terbaik Insyaallah akan jadi salah satu yang akan dipilih oleh Pak Gubernur,” ujarnya.
Iwa menambahkan dari proses open bidding sebelumnya banyak yang berminat untuk mengabdikan diri di Pemprov Jabar. Dia berharap kondisi ini berjalan sesuai rencana objektif transparan.
“Ini open bidding, sepanjang sejarah Pemprov Jabar ini yang paling banyak dalam waktu yang sama, karena kami ingin Januari semua terisi,” tuturnya.
Pemprov Jabar memang menggelar sekaligus lelang jabatan guna mengisi 15 posisi eselon 2 yang kosong.
Adapun jabatan tersebut yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Lalu ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah./hdr.-
Comment