SUARAJABARSATU.COM | JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak badan usaha meningkatkan peran dalam mempercepat pencapaian target 100 persen akses air minum aman.
Air bersih dan ketersediaan sanitasi yang layak kini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. PBB melalui tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) 2015 sudah menetapkan batas waktu pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak pada 2030.
Satu data milik Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada 2019, sebanyak 84,91 persen masyarakat Indonesia telah mendapatkan akses air layak minum dan berkelanjutan. Dari data itu tercatat adanya peningkatan dibandingkan sebelumnya.
Pada 2017, misalnya, masyarakat yang mendapatkan akses air minum layak baru 62,75 persen. Lalu, pada 2018 meningkat menjadi 65,28 persen serta 2019 mengalami lonjakan sebesar 84,91 persen.
Tak dipungkiri, dari data itu masyarakat yang mendapatkan akses air layak minum dari sisi persentase sudah cukup besar. Namun, dari persentase itu tentu ada masyarakat yang masih belum mendapatkan akses yang sama, yakni air minum yang layak dan aman.
Dalam konteks pemenuhan kebutuhan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun telah menetapkan target ada 10 juta sambungan rumah (SR) untuk memperoleh akses air minum selama 2020-2024.
Namun, pemerintah tidak bisa sendirian untuk pemenuhannya. Oleh karena itu, Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR dalam satu kesempatan mengajak badan usaha untuk meningkatkan peran dalam mempercepat pencapaian target 100 persen akses air minum aman.
“Kami punya program 10 juta sambungan rumah (SR) dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp700 triliun. Hal ini tidak mungkin ditanggung APBN sendiri, sehingga menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” ujar Menteri PUPR Basuki, di Jakarta, Minggu (14/2/2021).
Kementerian PUPR membutuhkan biaya sebesar Rp108,9 triliun untuk merealisasikan target 100 persen akses layanan air minum layak pada 2020-2024.
Peluang Investor
Mengacu data BPS 2019, masyarakat yang telah memperoleh akses air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan perpipaan di negara ini baru mencapai 89,27 persen. Artinya, ada peluang bagi investor dan tersedianya penciptaan lapangan kerja dari subsektor tersebut.
Berkaitan dengan peluang itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengemukakan, untuk pemenuhan pendanaan bagi pembangunan 10 juta SR hingga 2024 mencapai Rp108,9 triliun.
Dari sisi APBN, pembangunan infrastruktur air minum mendapat alokasi Rp7 triliun. “Artinya, pemenuhan dananya masih dibutuhkan besar. “Ini peluang bagi investasi.”
Dia mengemukakan itu dalam webinar bertajuk “Our Challenges are Your Opportunities, Peluang Sinergi Alternatif Pembiayaan untuk Mencapai Target 100% Air Minum Layak 2024,” Kamis (4/3/2021).
Dari total dana yang dibutuhkan sebesar Rp108,9 triliun itu, dana kebutuhan bagi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) baru di kabupaten/kota dan regional mencapai Rp34,12 triliun. Itu mampu memenuhi kebutuhan air 19.498 liter per detik.
Kemudian membangun SPAM berbasis masyarakat Rp16,5 triliun untuk 27.500 liter per detik dan peningkatan kapasitas SPAM Rp12,32 triliun untuk 10.265 liter per detik. Itu termasuk melakukan perluasan SPAM dengan anggaran Rp13,42 triliun untuk 16.517 liter per detik, pemanfaatan idle capacity Rp31,19 triliun untuk 23.173 liter per detik, dan kegiatan pendukung nonfisik sebesar Rp1,35 triliun.
Persoalannya, menurut data kementerian PUPR, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didapuk sebagai penyelenggara SPAM saat ini sebanyak 62 persen dalam kondisi sehat, 13 persen sakit, dan 26 persen kurang sehat. Misalnya untuk pemenuhan air bersih di kawasan Jabodetabek, ada tiga SPAM yang direncanakan untuk menyalurkan dan menyediakan air bersih, yakni SPAM Regional Jatiluhur I, SPAM Karian-Serpong, dan SPAM Juanda.
SPAM Regional Jatiluhur I rencananya memulai konstruksinya pada kuartal III 2021 dan beroperasi pada kuartal I 2024. SPAM ini akan melayani Jakarta, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
Sementara itu, SPAM Karian-Serpong kini telah memasuki penetapan pemenang proyek. SPAM ini direncanakan melayani 2,2 juta penduduk di Jakarta, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Demikian pula dengan SPAM regional Juanda yang konstruksinya dimulai pada 2021-2023 untuk daerah layanan Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor serta Karawang.
Pada kesempatan webinar itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengemukakan banyak tantangan untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat, mulai aspek kependudukan, kewilayahan, regulasi, pemerintahan, perekonomian, hingga lingkungan.
Namun demikian, dari tantangan tersebut muncul pula peluang, seperti pengembangan kawasan berbasis penataan ruang, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, dan peluang bagi badan usaha/ swasta/alternatif pembiayaan untuk terlibat dalam pendanaan pembangunan.
Artinya, Direktorat Air Minum sudah memiliki skenario-skenario yang nantinya bisa dilakukan utilisasi untuk prasarana dasar air minum. Kementerian PUPR mendorong pembiayaan yang cerdas untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, di antaranya, menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 46 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga, sebesar 5 persen.
Sebagian lagi, menggunakan skema kerja sama investasi (KSI) seperti KPBU dan business to business (B-to-B), skema dana alokasi khusus (DAK), dana hibah, APBD, PDAM, ataupun melalui CSR. Kementerian PUPR, seperti disampaikan Yudha Mediawan, mengundang partisipasi swasta, badan usaha serta pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang investasi yang meliputi sektor air baku, produksi, distribusi, dan pelayanan.
Comment