SUARA JABAR SATU.COM | JAKARTA — Pengembangan vokasi/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan meningkatkan kemitraan dengan industri, upgrading ketenagakerjaan, sekaligus upgrading di kementerian-kementerian terkait.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, terkait arahan Presiden RI tersebut, mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Vokasi SMK sesuai Potensi Daerah. Rapat dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada Jumat (07/12/18), di Jakarta.
“Tadi pagi Saya mengikuti rapat dengan Pak Menko di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta,” kata Wagub Uu.
Pemerintah Pusat, terang Uu, tengah merumuskan pembangunan SDM, dengan memetakan potensi daerah yang ada. Maka dari itu, pemerintah daerah akan melakukan identifikasi terhadap sejumlah hal seperti, prioritas sektor/komoditas yang akan didorong untuk pengembangan SMK, serta penentuan prioritas daerah berdasarkan sektor/komoditas yang akan didorong untuk kegiatan vokasi.
“Selama ini tumbuh dan menjamurnya Sekolah Vokasi, atau SMK, belum sesuai harapan yang diinginkan Pemerintah Pusat. Harapannya SMK dapat menyerap usia kerja, menyerap tenaga kerja, tapi kenyataannya, banyak lulusan SMK tidak mampu terserap lapangan kerja,” katanya.
Ternyata, kata Uu, permasalahan terletak pada kurikulum di SMK yang tidak sesuai dengan tuntutan para penerima kerja. Uu menyebut, pihaknya, bersama Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil (Emil) telah merancang program kerja, yaitu memasukan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para penerima kerja, serta potensi yang ada di wilayah Jawa Barat.
“Selama ini juga, terlalu banyak mata pelajaran di sekolah tapi minim hasilnya karena tidak fokus. Mereka tidak akan fokus di bidangnya,” timpal Uu.
Bak gayung bersambut, lanjut Uu, kini Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan terhadap Pemerintah Provinsi untuk menyesuaikan kurikulum sekolah vokasi sesuai dengan potensi daerah yang ada.
“Saya merasa lega, jadi kalau daerah tertentu punya potensi di kopi, sudah saja hadirkan disitu SMK kopi. Kalau daerah perikanan, hadirkan saja SMK tentang perikanan. Jadi nanti SDM dididik sesuai potensi yang ada,” tutur Uu.
Selain itu, lanjut Uu, Menko Perekonomian juga menyarankan supaya selain dihadirkan disiplin keilmuan vokasi, juga tak lupa dihadirkan pendidikan moral dan pendidikan karakter.
Sehingga kedepan, SMK dapat menjadi pasar tenaga kerja bagi industri yang berkembang. Dengan target lulusan SMK siap kerja dan memiliki keahlian yang fokus di bidangnya. Jangan sampai, kata Uu, sekolah hanya menghasilkan selembar ijazah tapi tidak ada keahlian.
“Kita hadirkan SMK berkualitas, termasuk ucapan terima kasih terhadap pihak swasta yang sudah mendirikan SMK, dan juga di pesantren, tetapi jangan mengabaikan kualitas, jangan kuantitas jumlah murid saja yang diperhatikan,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penentu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan ekonomi.
Oleh karena itu, Pemerintah memprioritaskan pengembangan SDM melalui pengembangan vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan menggandeng Pemerintah Daerah selaku mitra strategis.
“Dalam empat tahun terakhir, pemerintah secara besar-besaran membangun infrastruktur. Ke depan, pembangunan infrastruktur tidak akan terlalu banyak. Saat ini, kita perlu membicarakan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi. Pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk mempersiapkan pengembangan vokasi SMK ini,” ungkap Darmin.
Darmin selanjutnya menegaskan, Pemerintah akan membuat kelembagaan program vokasi SMK dengan kurikulum yang disesuaikan dengan modul yang dikembangkan di SMK.
Modul tersebut, selanjutnya harus ditentukan secara jelas sesuai dengan spesifikasi keahlian yang dipelajari di SMK, baik untuk kurikulum normatif, adaptif, sekaligus produktif, dengan proporsi yang efektif.
“Pemerintah akan mengambil porsi besar untuk mendidik guru SMK melalui ‘training for trainers.’ Percuma memiliki kurikulum yang baik tanpa dijalankan oleh guru dengan kualitas yang baik juga” tegas Darmin.
Turut hadir pada rapat, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara R. Sabrina, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tia Kusuma R, dan Perwakilan dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN)./hdr.-
Comment