SUARA JABAR SATU.COM | BANJAR — Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar selama ini berbuah manis karena mendapatkan apresiasi dari kementerian keuangan Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Banjar dibawah kepemimpinan Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur raih plakat penghargaan karena dinilai dalam laporan keuangan Pemerintah Daerahnya (LKPD) selalu memperoleh capaian tertinggi yaitu opini WTP dari BPK lima kali berturut turut yaitu dari tahun 2013 sampai 2017.
Plakat penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Banjar H Khalilurrahman pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/09).
Usai menerima plakat penghargaan, Bupati Banjar H Khalilurrahman yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrun Syah, Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Achmad Zulyadaini memanjatkan puji syukur atas raihan penghargaan dari kementerian keuangan RI ini.
“Alhamdulillah, Kabupaten Banjar menerima plakat penghargaan atas diraihnya opini WTP lima kali berturut-turut”, ucap Guru Khalil Sapaan Akrab Bupati Banjar.
H Khalilurrahman menambahkan, raihan WTP sangat berkaitan dengan laporan keuangan dan akuntansi yang baik. Karenanya, ia terus berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar.
“Raihan penghargaan ini tidak membuat kami cepat berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi. Ini sebagai tantangan ke depan untuk memperbaiki pencatatan agar LKPD Pemerintah Kabupaten Banjar selalu mendapatkan WTP”, katanya.
Tak lupa juga Bupati Banjar H Khalilurrahman mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD dan jajarannya serta pihak yang yang terkait atas dedikasinya dan kerja kerasnya, secara konsisten selama lima kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP.
“Raihan yang kita peroleh ini bukan hasil kerja saya sendiri saja, tetapi hasil kerja keras tim mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan Kepala SKPD, yang harus dijadikan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan kinerjanya lagi”, pungkasnya.
H. Khalilurrahman mengungkapkan, opini WTP yang telah diraih menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh Masyarakat. Dimana dari perencanaan sampai pelaksanaan dikerjakan secara efektif dan efisen.
Untuk tahun 2017, jumlah Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L dari sebelumnya 73 K/L pada tahun 2016. Sementara Pemda yang memperoleh opini tersebut meningkat menjadi 411 Pemda, dari 374 Pemda pada tahun 2016. Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan indonesia yang jaya dan berdaya saing.
Pada acara Rakernas yang mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Negara Sehat untuk Indonesia kuat” ini juga dilaksanakan peluncuran buku “Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah dari masa ke masa”, sebagai sumbangsih literasi dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan akuntansi pemerintah indonesia.//humasbanjar/sjs,ratu
Comment