JAKARTA, SuaraJabarSatu.Com – Meski DPP Partai Golkar telah menarik dukungannya kepada Ridwan Kamil dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat.
Peluang Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi untuk maju mencalonkan dirinya pun kembali terbuka.
Kini, Dedi kembali mulai aktif menyambangi partai koalisi, termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pada Musyawarah Nasional Partai Golkar, Dedi mengaku dirinya juga telah melakukan komunikasi dengan 27 DPC PKB se-Jawa Barat.
Hasil dari pertemuan itu, muncul hubungan antara Partai Golkar dengan PKB.
Dirinya juga mengaku, telah mengajak PKB untuk duduk satu meja bersama-sama untuk membahas Pemilu Gubernur di Jawa Barat 2018.
“kita memiliki posisi yang sederajat tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan,” kata Dedi, kemarin (20/12/2017).
Dikesempatan pertemuan itu, Dedi tidak bersedia membuka isi pertemuan yang menjadi rahasia itu.
Kata Ketua DPD Golkar Jabar.
Dedi Mulyadi yang juga masih menjabat Bupati Purwakarta menyatakan, bahwa pertemuan dengan PKB belum membahas figur ataupun pencalonan dirinya.
”Kalau sudah mencapai 20 persen dari jumlah kursi barulah kita bicara soal perahu yang ditumpangi, namun kalau belum tercapai tentu harus ada lobi politik”,jelasnya.
Untuk itu kata Dedi komunikasi dilakukan agar seluruh kepentingan terakomodasi.
Lebih lanjut dikatannya, dalam kepentingan partai dan masyarakat nantinya haruslah tercermin melalui figur.
Tidak dipungkiri, partai juga punya kepentingan untuk menjaga eksistensi dan elektabilitas kepartaiannya,” paparnya.
Ditempat terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, soal dukungan PKB, bahwa opsi untuk berpaling ke Dedi Mulyadi agak sulit.
Karena DPP PKB sudah berkomitmen mendukung Ridwan Kamil (RK) di Jawa Barat.
Kendati muncul usulan dari kader di Jawa Barat untuk mencabut dukungan jika wakil gubernur yang dipilih adalah Uu Ruzhanul Ulum.
Sementara, Uu juga merupakan kader PPP mantan Bupati Tasikmalaya.
Tinggal menunggu, apakah temen-temen PKB Jabar mau,” ujar Cak Imin di Kantor PKB, Jakarta.
Kalaupun RK tetep pilih Uu, Cak Imin meminta RK bisa meyakinkan kader PKB di Jabar.
Namun, secara pribadi dia mengusulkan agar RK mencari alternatif lain bisa menjadi alternatif.
”Duduk bersama untuk mencari yang terbaik, partai harus kompaki,” terangnya.
Di sisi lain, Ridwan Kamil kemungkinan tidak masuk dalam bursa cagub yang diumumkan PDIP.
Sekretaris Umum DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana mengatakan dari tiga skenario yang dibangun PDIP, Wali Kota Bandung tersebut belum masuk dalam perhitungan. ”Enggak gak ada (Ridwan Kamil, Red),” katanya, kemarin.
Menurutnya, tiga skenario PDIP untuk memenangkan Pilgub Jabar 2018 tidak mungkin diingkari atau dibatalkan.
Dalam skenario pertama, kata dia, segala keputusan terkait Pilgub akan didasarkan pada proses penjaringan yang telah dilakukan partainya.
Dengan skema ini telah menghasilkan empat nama bakal calon yang kemudian dilanjutkan pada skema selanjutnya. ”Yang kedua, didasarkan pada proses konsultasi publik melalui curah gagasan, yang memunculkan 11 nama,” paparnya.
Ketiga, lanjutanya, melakukan pemetaan politik sebagai salah satu skema partainya untuk membangun koalisi dan kerjasama untuk memenangkan kursi di Gedung Sate.
Abdy menyebut, nama Emil dalam ketiga skenario yang dijalankan PDIP tidak muncul. Dia pun memastikan, partainya tidak akan mengubah skenario yang telah disusun dengan tidak terpengaruhi oleh suhu politik yang memanas ditubuh partai koalisi pengusung Emil.
”Jadi bagi PDIP, skenario yang sudah berjalan itu, tidak bisa tiba-tiba terhenti, atau kemudian berubah. Dengan begitu, kalau ada dinamika politik terkait dengan partai-partai yang mengusung pasangan calon, PDIP tidak terpengaruh,” urainya.
Ali Akbar pengamat Pilgub Jabar mengatakan, kemungkinan besar yang mengikuti bursa pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih dari 4 pasang calon yang maju nanti.
Namun kalau saja saja lebih dari 4 pasangan calon suara calon akan terpecah terbagi prediksi ali.
Kalau 3 pasang calon bisa terjadi dua putaran, dan kalau 2 pasang calon, maka akan berimbang suaranys para calon itu.
Untuk memenuhi persyaratan di peraturan KPU, partai politik juga harus melengkapinya untuk lolos menjadi peserta. (bg)
Comment