BANDUNG, Suarajabaratu.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia mengunjungi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Rabu (28/03).
Perwakilan dari Kemenkopolhukam yang hadir diantaranya Staf Ahli SDM & Teknologi Kemenpolhukam, Mayor Jendral TNI Wawan Kustiawan dan Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional, Marsekal Muda TNI Suwandi Miharja, sementara itu dari Diskominfo Jabar langsung diterima Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko dan sejumlah pejabat eselon III.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lt. 1 Kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, kedua belah pihak membahas berbagai permasalahan, diantaranya membahas mengenai Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani masalah hoax.
Menurut Wawan, hoax biasanya muncul dari oknum masyarakat yang dengan sengaja menghembuskannya untuk tujuan negatif sehingga perlu penanganan dengan melibatkan seluruh aparat, diantaranya Polri, TNI, serta instansi lain.
“Dalam menangani hoax, perlu kebersamaan, terkoordinasi dan satu komando, seperti yang sudah dan sedang dilakukan Polda Jabar dengan deklarasi anti hoax,” ucapnya.
Wawan menyatakan, Provinsi Jabar menempati urutan ke-2 setelah DKI Jakarta dalam rating kinerja untuk mengantisipasi masalah hoax, disusul Provinsi Jawa Timur di urutan ke-3.
“Masalah hoax sudah sangat krusial dan mendapat perhatian Presiden, karenanya kita telah bermitra dengan Ikatan Media Online dalam mengantisipasi hoax,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko menyatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menutup dan menindak situs-situs yang menyebarkan berita tidak benar atau hoax. Namun masyarakat dapat membantu melaporkan kepada Dinas Kominfo untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak yang berwenang, yaitu Kementerian Kominfo.
“Yang berwenang untuk menutup situs-situs yang berbau hoax adalah Kemenkominfo,” tegasnya. (Parno)//Put
Comment