SUARA JABAR SATU.COM | JAKARTA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, menegaskan agar istilah penjarahan tak digunakan terhadap aksi warga Sulawesi Tengah yang menjadi korban gempa dan tsunami. Tito melihat warga dalam kondisi pasca gempa membutuhkan bantuan pangan yang mendesak.
“Bukan penjarahan, mereka itu lapar,” kata Tito di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin 1 Oktober 2018
Namun, Tito mengatakan, pengerahan aparat keamanan turut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sebanyak 400 personel Brimob sudah diterbangkan ke Kota Palu dan Donggala. Selanjutnya, akan menyusul 2.000 personel untuk ikut membantu.
“Karena satu untuk pengamanan. Karena Palu itu kan relatif daerahnya tertutup ya. Jalan daratnya bisa melalui Mamuju, Donggala, lalu melalui Poso, melalui daerah utara lah. Toli-toli, Parigi, nah ini ada beberapa jalur yang longsor,” lanjut Tito.
Tito mengatakan hal yang bijak dengan mengimbau agar warga korban gempa tak melanggar hukum.
“Solusinya bukan kita melakukan kekerasan kepada masyarakat. Tetap kita imbau mereka untuk mengindahkan hukum. Tapi persoalan utamanya adalah mereka panik karena takut kekurangan logistik makanan dan BBM,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia mengungkapkan, aksi membawa makanan dari toko kelontong atau mini market yang tertutup hanya bentuk kepanikan masyarakat.
Ia memaklumi tindakan itu dan tidak sepakat dikatakan menjarah karena dilakukan berdasarkan kebutuhan bukan aksi kriminal.
“Ya itu mengambil, iya kan nanti pemerintah akan bayar. Cuma mereka rebutan saja, nanti akan dibayar oleh pemeritah,” kata Hadi.//viva/sjs,ratu
Comment