Strategi Menjaga Kedaulatan Di Kawasan Perbatasan

Strategi Menjaga Kedaulatan Di Kawasan Perbatasan

PRESIDEN JOKOWI MEMPROYEKSIKAN KAWASAN PERBATASAN MENJADI TITIK BARU PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN

Kawasan perbatasan memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan semakin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan. Akibatnya, masyarakat di wilayah perbatasan cenderung bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.

Visi-Misi Nawacita Jokowi-JK memberikan perhatian khusus terhadap kawasan perbatasan. Disebutkan bahwa “Kami (Jokowi dan Jusuf Kalla) akan membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.”

Untuk mengembangkan potensi di wilayah perbatasan, pemerintah saat ini tengah membangun ‎tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Ketujuh Pos itu berada di Entikong (Kabupaten Sanggau), Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), Aruk (Kabupaten Sambas), Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (Kabupaten Malaka), Motaain (Kabupaten Belu), Skouw (Kota Jayapura).

Presiden Jokowi, dalam kunjungannya ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada 20 Januari 2015 lalu, berharap pembangunan kawasan perbatasan bisa menjadi etalase tentang pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah kepada negara-negara tetangga.

Presiden Jokowi memproyeksikan kawasan perbatasan untuk menjadi titik baru pertumbuhan perekonomian. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan semakin meningkat.

Dalam kunjungannya ke PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden menjelaskan pemerintah tidak hanya membangun PLBN saja, tetapi juga membangun infrastuktur penunjang seperti jalan raya dan pembangkit listrik. “Dalam rangka peningkatan ekonomi,” kata Presiden Jokowi di Motaain, NTT, Senin (28/12/2015).

Di kawasan tersebut, pemerintah sedang membangun infrastruktur jalan yang lebih lebar – dari yang asalnya hanya selebar 4,5 meter, kini menjadi 7 meter. Presiden juga meminta agar pasar yang berada di PLBN Terpadu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga ekonomi setempat bisa tergerak lebih cepat.

Diharapkan pembangunan PLBN Montaain yang baru akan diresmikan pada bulan Oktober 2016 ini dapat juga memberi manfaat secara khusus bagi warga di Tasifeto Timur dan Kalukuk Mesak. Di kedua kecamatan ini terdapat 984 KK penduduk eks Timor Leste yang kini sudah menjadi WNI.

“Ini akan menjadi contoh bahwa yang namanya muka terdepan itu diperlukan. Baik sebagai kebanggaan Bangsa Indonesia, maupun dari sisi ekonomi sebagai titik pertumbuhan ekonomi untuk mendorong dari Indonesia, mendorong ekspor ke negara lain,” kata Presiden.‎

Kawasan perbatasan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang Nasional telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan perekonomian di perbatasan merupakan pendekatan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan Negara.

Oleh karena itu, strategi pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan, sesungguhnya tidak semata-mata dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat setempat. Lebih dari itu, pilihan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah upaya menjaga kedaulatan Negara.

Indonesia memiliki kawasan perbatasan dengan sepuluh negara, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di tiga kawasan, yaitu kawasan perbatasan darat RI-Malaysia di pulau Kalimantan, kawasan perbatasan darat RI-PNG di Papua, dan kawasan perbatasan darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Garis batas negara di pulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2004 kilometer, di Papua antara RI-Papau Nugini (PNG) sepanjang 107 kilometer, dan di NTT antara RI-Timor Leste (SJS/Put).